Oleh: Sil Joni*
Outfit yang kita pakai, bisa menjadi kode perihal ‘predikat’ yang melekat dalam diri. Di negara yang ‘mendewakan atribut fisik’, seperti Indonesia, identitas seseorang dapat dibaca dari busana yang dikenakannya.
Kostum yang terpampang dalam potret di bawah ini, mengandung pesan bahwa si pemakai masuk dalam asosiasi atau organisasi profesi tertentu. Menurut cerita, baju yang saya kenakan ini merupakan ‘seragam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Status sebagai anggota PGRI, salah satunya, dinilai dari kostum ini.
Itu berarti ‘baju indah ini’, bukan penanda status saya sebagai guru. Dengan kata lain, ‘busana PGRI’, bukan menjadi syarat kualifikatif sebagai staf pengajar di sebuah satuan pendidikan. Identitas saya sebagai ‘guru di SMK Stella Maris’, tidak ditentukan oleh ‘baju ini’.
Lalu, apakah setiap anggota PGRI ‘wajib’ memakai busana ini? Saya berpikir, posisi sebagai ‘anggota PGRI’, sebetulnya tidak dinilai dari busana yang dikenakannya. Atas dasar itu, busana PGRI ini, ‘tidak wajib’ dipakai. Tetapi, sebagai bentuk pertanggungjawaban secara moral atas niat baik menjadi anggota PGRI, maka sebaiknya, baju itu boleh dipakai.
Tahun ini, semua staf pengajar di SMK Stella Maris sudah ‘secara resmi’ bergabung dalam wadah PGRI Manggarai Barat (Mabar). Sebagai anggota, kami mesti mematuhi Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi. Misalnya membayar iuran wajib 3000 rupiah per bulan, mengikuti kegiatan organisasi, memakai baju PGRI pada momen Hari Guru Nasional (HGN), dll.
Harapannya adalah dalam dan melalui ‘wadah’ ini, para guru bisa mengaktualisasikan pelbagai potensi dan kompetensinya sebagai guru profesional. PGRI mesti tampil sebagai ‘pengeras aspirasi’ dari semua guru yang berkarya di Mabar ini. Sebagai sebuah organisasi profesi, PGRI mesti memperlihatkan komitmen keberpihakannya pada ‘nasib guru’.
*Penulis adalah staf pengajar di SMK Stella Maris Labuan Bajo.
